Rabu, 20 April 2011

[PAYAH] RI Pilih Negosiasi, ABK WNI Bakal Jadi Langganan Sandera Perompak


RI Pilih Negosiasi, ABK WNI Bakal Jadi Langganan Sandera Perompak
Jakarta - Pemerintah Indonesia akhirnya memilih jalur negosiasi daripada melakukan operasi militer untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal (ABK) yang disandera perompak Somalia. Dengan memilih langkah negosiasi, Indonesia dinilai akan terus menjadi target para perompak.

"Sebenarnya opsi militer maupun negosiasi sama-sama tepat. Tapi menurut saya demi harkat, martabat dan kedaulatan negara, masa pakai negosiasi. Kita kan punya militer yang kuat," ujar pakar hubungan internasional, Bima Arya, usai acara peluncuran buku berjudul 'Indonesia, WikiLeaks, dan Julian Assange' di Kampus Paramdina, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (19/4/2011).

Bima mengatakan, memang benar jika saat ini pemerintah harus memilih opsi yang paling tepat dan cepat, mengingat nasib ABK mulai terkatung-katung. Tapi ke depan opsi militer harus diperhitungkan.

"Buktikanlah kalau sesungguhnya militer Indonesia itu kuat," katanya.

Bima memprediksi, jika pemerintah terus menempuh jalan negosiasi untuk menyelesaikan persoalan sandera seperti ini, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi langganan para perompak. "Sedangkan kalau kita pakai opsi operasi militer, ini bisa jadi peringatan jangan main-main dengan Indonesia," tambah Bima.

Opsi ini memang akan menimbulkan korban dan kerugian terlebih jika langkah yang dipilih adalah militer. Tapi dengan opsi itu paling tidak, kejadian ini tidak akan terulang di masa yang akan datang.

"Cara militer lebih berisiko menimbulkan korban yang banyak, tapi untuk ke depannya kejadian seperti ini kecil kemungkinannya untuk ada lagi, kalau cuma negosisasi kemungkinan kejadian seperti ini akan ada lagi dengan jumlah sandera yang banyak," kritiknya.

Kepada pemerintah dia juga berpesan agar lebih meningkatkan kewaspadaan jika melintasi daerah yang rawan perompak. Dia juga meminta koordinasi antara Kemlu dan Kemenhan dilakukan dengan baik ketika berhadapan dengan permasalahan seperti ini.

"Saya sarankan agar spot-spot panas diantisipasi oleh pemerintah. Jadi jika ada kejadian seperti ini lagi, kita punya langkah-langkah emergensi, kalau sekarang kan belum ada dan belum terkoordinasi, Kemlu kemana, Kemenhan kemana," tandas Bima.


VS

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar