Jumat, 22 April 2011

Uranium Indonesia Dinilai Tak Layak Ditambang


Koran Tempo Nasional

JAKARTA - Pakar nuklir dan pemerhati pembangkit listrik tenaga nuklir, Iwan Kurniawan, menyatakan uranium yang berada di perut bumi Indonesia tidak layak ditambang. Menurut Iwan, ketebalannya yang hanya setengah meter membuat uranium sulit diambil dan memerlukan biaya tinggi. "Tidak layak secara ekonomis. Kalau dipaksakan, lebih banyak material lain yang dikeluarkan, dari perut bumi," katanya dalam diskusi bertajuk "Mari Bicara PLTN "di Jakarta kemarin.

Iwan mengatakan, uranium yang berada di Indonesia, yaitu di Kalimantan Barat, berbeda dengan, mi-
salnya, yang terdapat di Pakistan. "Di sana ketebalannya mencapai dua meter sehingga mudah ditambang," ujarnya. Karena itu, Pakistan menjadi salah satu negara yang melakukan pengayaan uranium untuk berbagai Kepentingan, termasuk senjata nuklir, meskipun mendapat kecaman dari dunia internasional.

Dengan kondisi seperti ini, Iwan melanjutkan, sangat tidak ekonomis buat Indonesia membangun PLTN. "Alih-alih kita mencapai kemandirian energi, yang ada justru didikte negara penyuplai uranium," kata dia. Indonesia pun belum tentu

mendapat izin untuk melakukan pengayaan uranium. Walhasil, katanya, selain adanya ancaman keselamatan manusia dan dampak lingkungan, membangun PLTN sangat tidak masuk akal secara ekonomi. Penjelasan Iwan soal PLTN ini membantah pernyataan mantan presiden Habibie, yang menyeru pemerintah segera membangun PLTN. "Bila Presiden sekarang bicara ke mana-mana mengenai pengurangan emisi rumah kaca, maka pembangunan PLTN merupakan satu solusi yang tepat," kata Habibie di Jakarta, Rabu pekan lalu. Menurut Habibie, nuklir jauh lebih ramah

lingkungan karena tak mengeluarkan berbagai emisi sebagaimana bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak bumi. Dian Abraham dari Masyarakat Anti-Nuklir Indonesia menegaskan, pemerintah tidak punya detail rencana PLTN, termasuk teknologi yang digunakannya. Ia juga menyebutkan, PLTN adalah pilihan yang ditinggalkan di sejumlah negara maju karena risikonya terlalu tinggi. "Saya yakin ini adalah tekanan dari pedagang nuklir dunia, yang mengalihkan pasarnya ke negara berkembang seperti Indonesia," kata Dian, tmmu


Tidak ada komentar:

Poskan Komentar