Senin, 04 April 2011

JK: Saya Pernah Minta KPK Gerebek Anggota DPR


JK: Saya Pernah Minta KPK Gerebek Anggota DPR


INILAH.COM, Jakarta - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dikenal sebagai sosok pemberani dan tak kenal kompromi. Saat menjabat Wapres, ia tak sungkan-sungkan menghubungi langsung pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menggerebek sejumlah anggota DPR yang tengah bernegosiasi soal anggaran di Hotel Mulia, Jakarta.

Saat itu, tutur JK, pemerintah dan DPR sedang dalam proses finalisasi pembahasan APBN, namun keputusan tak kunjung diketok. Pasalnya, konon sejumlah anggota Dewan masih berencana akan melakukan negosiasi dengan para kepala daerah untuk meminta komisi tertentu. Saking alotnya, sampai-sampai Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani hampir menangis.

"Saya telepon Menkeu Sri Mulyani mau menangis, nggak bisa ini bisa diketok. Kenapa nggak bisa diketok malam itu. Sri bilang Pak, semua Panitia Anggaran negosiasi dulu dengan gubernur, bupati. Kumpul mereka semua di Hotel Mulia. Masya Allah, habis ini barang," tutur JK dalam sebuah kesempatan di Jakarta, Senin (4/4/2011).

Akhirnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar itu dengan sigap langsung menghubungi Ketua KPK saat itu, Taufiqurrahman Ruki agar menggerebek anggota Dewan yang tengah bernegosiasi. "Saya telepon Pak Taufikurrahman Ruki (Ketua KPK saat itu). Pak Taufik, tolong saya, ini bahaya. Tolong dicek di Hotel Mulia itu, kepala daerah dinegosiasi semua oleh Panitia Anggaran. Habis duit kita. Bahaya ini," ujar JK.

Tak berselang lama, Tim dari KPK langsung menuju ke hotel tersebut. Tapi, semua kamar yang disewa anggota Dewan sudah kosong. Mereka sudah terlebih dulu meninggalkan hotel sebelum Tim KPK sampai. "10 kamar yang disewa di Hotel Mulia itu kosong, tidak ada penghuninya. Mungkin bocor juga informasinya," kata JK.

Sebagai ketua umum Golkar saat itu, JK tak peduli meski seandainya ada kadernya yang ditangkap. "Ada yang nanya, bagaimana kalau ada anggota Partai Golkar terlibat? Biarin aja, karena itu melanggar."

Menurut JK, semua politisi dan mantan anggota Dewan yang terjerat kasus rarta-rata disebabkan karena tersandung kasus angaran. JK berharap APBN dan APBD tidak dijadikan sapi perah partai-partai politik. "Jangan sampai partai menjadikan APBD itu sebagai sumber pendanaan partai, atau digunakan untuk mengembalikan ongkos politik," harapnya. [tjs]
================================================== ========
salut ama JK... beda KPK skr dgn KPK di saat ada JK....

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar