VIVAnews - Wakil Ketua Komisi I DPR, Hayono Isman, mengatakan pihaknya setuju bila opsi bayar tebusan diambil untuk membebaskan ABK Kapal MV Sinar Kudus yang dibajak perompak Somalia.
Namun demikian, dia tidak setuju jika pemerintah yang bayar. Sebab, insiden itu merupakan resiko bisnis, sehingga pihak perusahaan pelayaran yang harus bayar.
"Kalau pemerintah yang bayar kita keberatan, komisi satu akan menolak menggunakan uang negara. Kenapa demikian? karena ini masalahnya perusahaan pelayaran. Jadi uang itu, uang daripada perusahaan tersebut," kata Hayono di DPR, Jumat 15 April 2011.
Menurutnya, kejadian itu merupakan risiko bisnis perusahaan pelayaran itu. Menurut dia, pihak perusahaan sudah mengetahui jalur yang ditempuh itu jalur rawan. "kenapa dipilih, karena mereka berhitung itu lebih menguntungkan," katanya.
Hayono menekankan, pihak perusahaan bisa memanfaatkan pemerintah untuk negosiasi pembebasan para sandera. Menurutnya, opsi bayar tebusan lebih baik daripada operasi militer. "Daripada kehilangan ABK dan pasukan khusus," ujarnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menyatakan pemerintah telah memilih untuk bernegosiasi dan membayar tebusan kepada perompak. Opsi ini dipilih karena disarankan oleh nakhoda Kapal MV Sinar Kudus, Slamet Jauhari. Cara tersebut dinilai sebagai cara yang paling aman dan para ABK yang disandera dapat selamat.
Meski demikian, jika opsi negosiasi dan pembayaran tebusan gagal, maka pemerintah juga siap menempuh opsi lain, termasuk melakukan operasi militer. "Jika negosiasi buntu, maka operasi militer dapat dilakukan," ujar Panglima kemarin.
Panglima juga menyatakan kesiapan TNI melakukan operasi militer untuk membebaskan 20 Anak Buah Kapal MV Sinar Kudus. "Kami sudah siap," kata Panglima TNI.
Namun, Panglima TNI tidak bersedia menjelaskan saat ditanya apakah sudah ada tim pembebasan sandera yang dikirim TNI ke Somalia. "Tidak semuanya bisa kami jelaskan, tapi yang jelas kami siap," tegas Agus Suhartono. Saat ini, TNI masih dalam kondisi bersiaga. Menghormati opsi yang dipilih pemerintah saat ini, negosiasi.
• VIVAnews
Tidak ada komentar:
Posting Komentar