Jakarta - Keputusan Menpora Andi Mallarangeng membekukan anggaran dana untuk PSSI dianggap tidak tepat. Karena sudah masuk dalam anggaran APBN, Menpora tak bisa begitu saja menyetopnya.
Pekan lalu Menpora menetapkan untuk menyetop aliran anggaran untuk PSSI. Keputusan tersebut diambil sejalan dengan tidak diakuinya lagi Nurdin Halid sebagai ketua umum otoritas sepakbola nasional tersebut.
Namun aksi Andi Mallarangeng menghentikan anggaran PSSI dinilai tidak tepat. Soalnya anggaran untuk PSSI sudah masuk dalam anggaran APBN sehingga tak bisa diputus begitu saja pengalirannya.
"Sudah diketuk, masuk dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), gak bisa main cabut saja," ujar Ketua Badan Anggaran DPR RI Melchias Marcus Mekeng saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (4/4/2011).
"Kalau PSSI butuh gak bisa nolak juga, gak bisa stop. Itu namanya melanggar. Itu kan anggaran untuk PSSI bukan Menpora," tegasnya.
Melchias menyebutkan anggaran untuk PSSI dalam APBN 2011 sekitar Rp 50 miliar. Anggaran tersebut tergolong besar untuk sebuah instansi. Dia menambahkan kalau anggaran tersebut harus dikucurkan karena jika tidak Menpora malah bisa dianggap bertindak otoriter.
"Ada Rp 50 miliar, cukup besar. Harus tetap dikeluarkan, jangan main otoriter kalau Menpora bisa hentikan itu," demikian tuntasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar