Agus Marto: Menpora Belum Perintahkan Pemblokiran Anggaran PSSI
Jumat, 01/04/2011 03:28 WIB
Jakarta - Menteri Keuangan Agus DW Martowardojo menyampaikan, sampai sekarang belum ada permintaan khusus dari pihak Kementerian Pemuda dan Olah Raga (Kemenpora) perihal rencana pemblokiran anggaran dana Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesian (PSSI).
Agus mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima dokumen tertulis dari Kemenpora mengenai permintaan pemblokiran anggaran dana PSSI.
"Kalo sudah dilaporkan kita akan ada dokumennya dan baru bisa mengambil tindakan," ujar Agus di Jakarta, Kamis (31/3/2011).
Ketika diminta tanggapannya mengenai pemblokiran tersebut, Agus enggan memberi komentar dengan alasan dirinya tidak mengikuti perkembangan hal tersebut.
"Nanti saya ga bisa kasih info yang tepat. Saya ga ngikutin beritanya, kalau misalnya PSSI dapat anggaran dari pemerintah status yang berkembang saat ini harus dilaporkan lebih dahulu," tambahnya.
Seperti diketahui, sebelumnya Kementerian Keuangan menyatakan kesiapannya untuk menunda turunnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk PSSI jika diinstruksikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Agus Suprijanto menyampaikan, pihaknya bertugas untuk mencairkan dana APBN tersebut sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang sudah diajukan oleh Kemenpora sesuai dengan APBN 2011.
"Kalo pencairan iya ke kita, tapi keputusannya ada ditangan menpora, kalo Menpora minta tidak cair ya kita tidak mencairkan," ujar Agus.
Pengucuran dana APBN kepada PSSI Dihentikan
28/03/2011
Pemerintah, melalui Menpora tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid Cs. Pemerintah, melalui Menpora juga akan menghentikan pemberian dana APBN kepada PSSI. Nurdin justru menantang Menpora. Jika Andi Malarangeng mau mundur dari jabatan Menpora, ia mau mundur dari jabatan Ketua Umum PSSI. Nurdin baru mau mundur jika pemilik suara sah di PSSI tidak menginginkannya dalam kongres PSSI. Bukan diminta mundur oleh Menpora.
Ia bahkan dengan tegas menyatakan bahwa, dirinya akan mundur jika Menpora Andi Alfian Mallarangeng juga mundur dari jabatannya. "Saya akan mundur jika Menpora juga mundur," tegas Nurdin. Seperti diketahui, Nurdin Halid meminta Presiden mencopot Menpora menyusul sikap pemerintah yang dibacakan Menpora terkait kepengurusan PSSI.
"Jika Menpora menyatakan bahwa Pengurus PSSI tak becus, tak mampu melaksanakan kongres secara profesional, dan bertanggungjawab, itu sangat salah besar. Justru, yang mengobok-obok PSSI selama ini adalah Menpora sendiri," kata Nurdin.
Seperti diketahui, Menpora Andi Alfian Mallarangeng, didampingi KONI/KOI menggelar konferensi pers menyikapi perkembangan situasi yang terjadi di PSSI akhir-akhir ini, termasuk kekacauan yang terjadi pada Kongres PSSI di Pekanbaru. Pemerintah, melalui Menpora tak lagi mengakui kepengurusan PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid Cs. Pemerintah, melalui Menpora juga akan menghentikan pemberian dana APBN kepada PSSI.
Hal ini menyusul kekisruhan yang terjadi dalam Kongres PSSI di Pekanbaru, Propinsi Riau, pada akhir pekan lalu. Termasuk diantaranya pemerintah, melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga, menghentikan pengucuran dana APBN kepada PSSI.
Jumat, 07 Januari 2011
Wow! Selama 30 Tahun Tidak Ada Dana APBN Untuk PSSI
Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil PSSI terkait aliran dana negara untuk pembinaan atlet maupun klub-klub yang menjalani kompetisi PSSI. KPK menduga, dari laporan pertanggungjawaban yang tidak beres, ada indikasi korupsi.
Namun, PSSI membantah menggunakan uang negara sebanyak ratusan miliar rupiah. Direktur Hukum dan Peraturan PSSI, Max Boboy, mempertanyakan kembali alasan KPK yang berencana memanggil PSSI.
Max menegaskan selama ini PSSI tidak pernah menerima dana berjumlah milyaran dari pemerintah. "Dana yang mana? Kita nggak pernah menerima dana APBN dari pemerintah. Selama 30 tahun, tidak ada APBN untuk PSSI," kata Max kepada Republika.
Max mengatakan, dana dari pemerintah yang disalurkan ke PSSI hanyalah dana untuk administrasi senilai 100 juta yang setiap tahunnya disalurkan melalui KONI.
Selebihnya, hanyalah saat timnas Indonesia akan mengikuti SEA Games dua tahun sekali. Untuk hal tersebut, kata Max lebih jelasnya mesti ditanyakan ke Mennegpora karena merekalah yang menyalurkan dana tersebut.
"PSSI selama ini membiayai sebagian besar operasionalnya dengan dana dari sponsor," ujar Max.
Namun Max mengakui, klub-klub peserta Liga Super Indonesia (LSI) memang terdapat dana dari APBD, namun untuk masalah tersebut seharusnya KPK menanyakan ke klub-klub tersebut bukan PSSI. "Kami tidak pernah tahu alokasi APBD klub-klub tersebut. Kalau mau tanya lebih jauh ya ke klub-klub tersebut, bukan ke PSSI," katanya. Sumber : www.republika.co.id
---------------
Kalau betul katanya pengurus PSSI, sudah 30 tahun tak pernah menerima dana APBN, padahal dalam catatan Menkeu bahwa pos untuk PSSI ternyata ada dan dia merasa tetap membayarkannya selama ini, lalu kemana uang itu larinya? Menpopra Andi Mallarangeng harus bisa menjelaskan kasus ini secara jelas kepada masyarakat dan KPK ...
Tidak ada komentar:
Posting Komentar