Minggu, 07 Agustus 2011

Kualitas Air dan Udara di Jawa Terburuk Nasional



TEMPO Interaktif, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup menyatakan Pulau Jawa sebagai daerah terburuk dalam kategori kualitas lingkungan secara nasional. Penilaian ini didasarkan pada pengukuran kualitas air udara dan tanah. Sedangkan Daerah Khusus Ibu kota Jakarta merupakan provinsi terburuk dalam kategori yang sama. “Itu semua disebabkan oleh industrialisasi,” kata Menteri Lingkungan Hidup Gusti Muhammad Hatta di Brebes, Sabtu, 6 Agustus 2011.

Menurut Hatta, penetapan kualitas lingkungan daerah tahun 2011 ini dilakukan setiap tahun untuk mengetahui kondisi lingkungan nasional. Penentuan daerah terburuk ini juga mengacu pada penilaian area tutupan lahan yang melebihi batas ambang, yakni minimal 30 persen dari luasan areal lahan yang ada harus menjadi daerah hijau. “Sedangkan DKI dan sejumlah kota Pulau Jawa rata-rata tumbuhan yang ditanam pada lahan tutupan kurang dari 10 persen,” jelas Hatta.

Selain menilai kualitas lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup saat ini berencana menggugat tujuh perusahaan nasional yang dinilai menjadi penyebab turunnya kualitas lingkungan ini. Sejumlah industri tersebut, enam di antaranya memproduksi pengolahan ikan dan satu industri pertambangan. “Sudah disiapkan sejumlah berkas sebagai acuan untuk menggugat,” tegas Hattta.

Upaya Kementerian Lingkungan Hidup untuk mempertahankan keseimbangan alam ini terhambat oleh minimnya anggaran, yakni sekitar Rp 800 miliar pada tahun 2011. Dana itu baru diserap untuk alokasi pengembalian ekosistem lingkungan di 10 titik secara nasinoal. Di antaranya untuk penanaman mangrove sebagai upaya konservasi lingkungan pantai yang saat ini tingkat kerusakannya mencapai 71 persen dari luasan lahan 9,36 juta hektare.

Anggota Komisi Lingkungan DPR, Dewi Aryani, menilai alokasi dana ini justru bertambah dua kali lipat dari tahun lalu. Ia meminta minimnya anggaran ini tak menyurutkan semangat untuk menanggulangi kerusakan lingungan di daerah.

“Kami tetap memperjuangkan dalam proses budgeting, alokasi anggaran ini memang saling tarik ulur dengan kementerian yang lain,” ujar Dewi menjelaskan.

Bagi dia, kepedulian lingkungan tak menilai dari besaran anggaran, tapi kesadaran masyarakat untuk menjaga. Ia menjamin tahun berikutnya ada penambahan anggaran khsusus konservasi lingungan. “Penambahan anggaran ini selalu meningkat. Diperkirakan 2013 nanti lebih banyak karena alokasi dari kementerian lain sudah diutamakan tahun ini,” ujar Dewi Aryani.


SUMBER

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar