Pemerintah belum akan naikkan harga BBM

JAKARTA: Pemerintah menegaskan belum akan menaikan harga BBM bersubsidi, seperti yang dilakukan sebagian besar negara di Asia, sekalipun harga minyak Indonesia (ICP) menembus US$100 per barel.

Menteri Keuangan Agus D. W. Martowardojo menuturkan delapan negara di Asia ditambah Australia menjadikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebagai respon terhadap kenaikan harga minyak dunia. Selama periode November 2010-Februari 2011, setidaknya negara-negara tersebut sudah menaikan harga BBM berkisar 9%-16%.

"Adanya kenaikan harga BBM November 2010 ke Februari 2011 di beberapa negara Asia 9%-16%. Perubahan harga premium tertinggi Philipina 11%, sedangkan solar tertinggi Singapura sekitar 16%. Negara lain lebih realistis menyikapi kenaikan harga minyak dunia," ujar dia dalam acara Media Brifing Kementerian Keuangan, kemarin.

Sementara untuk Indonesia, lanjut Agus, belum ada rencana untuk menaikan harga BBM meski harga keekonomian BBM semakin jauh dari harga patokan BBM bersubsidi. Padahal, subsidi BBM sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan dunia.

"ICP sensitif terhadap perubahan-perubahan pasar karena suplainya sedikit. Di Maret, Brent naik US$113 per barel dan ICP juga. WTI di US$101 per barel. Kalau kami lihat setahun terakhir US$86 per barel," tuturnya.

Kendati demikian, lanjut dia, sekalipun harga ICP ikut terkerek naik oleh fenomena global, ketahanan fiskal Indonesia masih akan terjaga dengan estimasi defisit maksimal 1,86% PDB. Namun, jika penguatan

nilai tukar berbalik menjadi pelemahan, maka imbasnya akan semakin besar.

"Even ICP US$100-pun, ekonomi kita terjaga. Kecuali kalau exchange rate-nya melemah, maka kita kena. Tapi kalau rata-rata kursnya Rep8.800, masih aman. Tapi tidak bisa melihat hanya satu faktor. Intinya defisit (2011) di bawah 2% PDB," katanya.

Menkeu menerangkan kuota konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini adalah 38,5 juta kiloliter dan itu bisa dijaga bila kebijakan pengendalian konsumsi BBM bersubsidi bisa dilakukan pada akhir Maret ini. Apabila mundur, maka konsumsi BBM bersubsidi bisa membengkak hingga 41-42 juta kilo liter dengan estimasi penambahan subsidi sekitar Rp3-6 triliun.

"Memang ini jadi tantangan bagi Menteri ESDM dan BPH Migas untuk bisa mengendalikan. Yang mesti diperhatikan adalah premium karena subsidinya besar," ucapnya.

Pada tahun ini, Agus mengatakan alokasi anggaran subsidi BBM 2011 sebesar Rp95,9 triliun jika digunakan untuk membangun sarana pendidikan bisa berbentuk 95.000 unit sekolah. Artinya, Rp95,9 triliun itu merupakan biaya atas kesempatan (oppotunity cost) 95 juta siswa yang hilang untuk bisa mengenyam pendidikan formal.

Karenanya, lanjut dia, perlu penghematan subsidi BBM agar anggaran yang selama ini habis terbakar bisa dilihkan penggunaannya untuk pembangunan infrastruktur atau kegiatan lain yang lebih penting.

"Karena kalau memilih menyubsidi BBM, kita kehilangan kesempatan investasi di alternatif yang tidak kita pilih." (msw)

SUmber 

http://www.bisnis.com/ekonomi/makro/...kkan-harga-bbm