Rabu, 09 Maret 2011

Golkar Tak Jadi Pecah Koalisi, Syarat Gerindra Memberatkan, PKS Tetap Dirangkul SBY?

Surat Tak Dibalas SBY, Gerindra akan Jadi Oposisi Kritis 

Jakarta, Selasa, 08/03/2011 18:31 WIB - Perwakilan SBY ternyata sempat menemui Prabowo untuk mengajak Gerindra masuk koalisi. Ajakan ini lalu dibalas dengan pengajuan syarat melalui surat tertulis. Namun, surat itu hingga sekarang tak dibalas SBY. Gerindra pun siap jadi oposisi kritis.

"Sampai sekarang syarat itu sudah kita sampaikan secara tertulis kepada Presiden dan belum ada respon. Kita akan tetap sebagai partai merdeka yang mandiri dan bebas pengaruh kekuasaan. Gerindra tak mau berpihak dan tetap mendorong ekonomi kerakyatan," terang Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani, kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3/2011).

Muzani lalu menceritakan awal mula terbukanya peluang Gerindra masuk koalisi. Wacana itu pertama kali terbuka karena pendekatan PD terhadap Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto.

"Pada saat rakernas HKTI Pak Prabowo ditemui oleh Jafar Hafsah (Ketua FPD DPR) membicarakan kemungkinan kalau Gerindra masuk koalisi pemerintahan. Pak Prabowo diajak komunikasi, memang Jafar Hafsah bukan utusan resmi Pak SBY itu inisiatif beliau sebagai Ketua FPD DPR," beber Muzani.

Tak selang beberapa waktu, SBY secara langsung mengirimkan perwakilannya menemui Prabowo. Kali ini ada langkah serius dari SBY karenanya Gerindra pun menjawab dengan surat resmi berupa prasyarat.

"Sehari kemudian Pak Prabowo ditemui orangnya Pak SBY. Orang ini mengatakan bahwa mau mengajak Gerindra ke dalam koalisi pemerintah. Dasar itulah Pak Prabowo memanggil kami, apakah tawaran ini diterima atau tidak," terang Muzani.

Karena itulah, Gerindra mengusulkan dua posisi penting di pemerintahan. Namun syarat itu hingga kini belum dijawab Presiden SBY.

"Dari situ karena kita merasa tidak dominan maka kita menginginkan dua hal yakni penguatan BUMN sebagai basis perekonomian nasional dan pertanian sebagai penyangga pangan nasional. Itu yang kita sampaikan lebih lanjut dalam bentuk surat," tandasnya.

Dengan tidak adanya balasan SBY, Gerindra yakin jika isu reshuffle dan evaluasi koalisi hanya digunakan Presiden SBY untuk mengembalikan komitmen partai koalisi.

"Kami berkesimpulan reshuffle ini menjadi sebuah instrumen yang didengungkan pihak kekuasaan untuk menguji loyalitas parpol peserta koalisi. Kalau itu maksudnya presiden sudah mendapatkan rekomitmen baru partai koalisi yang dua pekan ini kendor," terang Muzani.

Namun Muzani mengatakan, Gerindra tidak merasa dipermainkan oleh Presiden SBY. Gerindra siap kembali menjadi partai yang mandiri karena hingga hari ini memang Presiden belum memberikan jawaban terhadap persyaratan yang diajukan Gerindra.

Adapun sejumlah syarat yang diajukan Gerindra antara lain:

* Menjadwalkan kembali pembayaran utang luar negeri,
* Menyelamatkan kekayaan negara untuk menghilangkan kemiskinan,
* Melaksanakan ekonomi kerakyatan, delapan program desa,
* Memperkuat sektor usaha kecil,
* Kemandirian energi, pendidikan dan kesehatan,
* Menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup.
* Menolak haluan ekonomi neoliberal

Melihat sejumlah syarat yang diajukan Gerindra ini, Muhammad Nabil pesimis pihak penguasa akan mampu memenuhinya. Terlebih, menurut Nabil, sosok Boediono selama ini dicap publik sebagai orang yang berhaluan neoliberal.

“Bagaimana mungkin pemerintah akan mengubah haluan ekonomi neolib seperti yang disyaratkan Gerindra, sedang tokoh yang dicap sebagai neolib sendiri adalah orang nomor dua di lingkar kekuasaan,” tandasnya.


Demokrat Pertimbangkan Syarat Gerindra

Minggu, 6 Maret 2011 | 13:58 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng menanggapi positif delapan poin yang diajukan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebagai syarat koalisi. Syarat tersebut termasuk soal kemandirian pangan dan penjualan badan-badan usaha milik negara.

Andi mengatakan, Gerindra, dan juga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, adalah kawan Partai Demokrat di parlemen. "Kami terbuka kerja sama dengan Partai Gerindra dan PDI-P," kata Andi, ketika dihubungi para wartawan, Minggu (6/3/2011).

Andi mengatakan, kerja sama Demokrat dengan Gerindra dan PDI-P di parlemen saat ini telah berjalan dengan baik.

Ketika dikonfirmasi kebenaran soal permintaan Gerindra atas dua posisi menteri, yaitu menteri BUMN dan menteri pertanian, Andi tak dapat memastikannya. "Soal posisi menteri, itu urusan Presiden. Saya tidak tahu," katanya.

Sementara itu, ditanya apakah Presiden telah mendapat jawaban dari Golkar dan PKS terkait teguran yang disampaikan melalui pidatonya di Kantor Presiden, Jakarta, awal pekan ini, Andi mengatakan belum mengetahuinya. 

Pasca-usulan hak angket pajak yang kandas, hubungan Gerindra dan Demokrat semakin dekat. Gerindra yang berdiri bersama Demokrat menolak hak angket pajak akhirnya ditawari masuk dalam koalisi.

Di pihak lain, di dalam koalisi, hubungan Partai Golkar-PKS dengan Demokrat merenggang. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tengah melakukan evaluasi terhadap Golkar dan PKS setelah keduanya berseberangan dengan Demokrat dalam dua kali usulan hak angket, Century dan Pajak.

Sesak PKS Lega Golkar

Tue, Mar 8, 2011 at 19:00 | Jakarta, matanews.com
Pertemuan Aburizal Bakrie dengan Presiden SBY menyelamatkan kerindangan Golkar di koalisi. Kini tinggal PKS yang masih harap-harap cemas menunggu pertemuan Presiden SBY dengan Ketua Majelis Syuro Hilmi Aminuddin.

Meski Ical menyatakan Golkar siap keluar dari koalisi, namun pada kenyataannya mereka tetap berada dalam bagian penguasa. Meski Partai Demokrat mendesak agar Golkar dikeluarkan, Presiden SBY masih membutuhkan parpol penguasa Orde Baru itu di pemerintahannya.

“Kita tadi menemukan kata sepakat. Golkar tetap di koalisi,” kata Ical usai bertemu SBY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 8 Maret 2011.

Selamatnya Golkar dari depakan koalisi belum diikuti PKS. Berbeda dengan Golkar yang tetap garang meski terancam, PKS malah meredakan intonasi kerasnya kepada Pemerintahan SBY. Usai rapat di Gedung DPR, Ketua Fraksi PKS Mustafa Kamal menuturkan bahwa PKS menginginkan rekonsolidasi koalisi. PKS tidak ingin ada perombakan koalisi maupun reshuffle.

Hal ini jelas berbeda dengan ucapan Sekjen PKS Anis Matta yang menyatakan partainya siap menyeberang menjadi koalisi. Wasekjen Demokrat Saan Mustopa pun menyindir perubahan PKS tersebut.

“Kenapa baru sekarang? Katanya sudah siap menjadi oposisi,” ujar Saan.

Meski SBY sikap SBY tentang PKS belum jelas, harapan politisi Demokrat ini tetap sama, mengeluarkan PKS dari koalisi. Malah SBY diminta berhati-hati dengan perubahan sikap PKS yang garang kemudian melunak, hanya demi menyelamatkan dari evaluasi SBY.

“PD meyakini keputusan beliau (SBY) akan mewakili dan menjawab keresahan anggota koalisi,” kata Saan

-----------------

PKS kayaknya tetap dirangkul SBY tetapi jatah kursi kabinetnya dikurangi 50% .. sisa dua kursi, tinggal menteri Sosial dan Ristek. Sementara Gerindra, karena mengajukan syarat berlebihan dan berat, sepertinya tak akan dipenuhi SBY. Memasukkan anak buah Prabowo ke Pemerintahan, sama saja piara 'anak macan' ... 

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar